PEMBERONTAKAN PKI DI INDONESIA | Journal Miss Greget

PEMBERONTAKAN PKI DI INDONESIA


pemberontakan pki di indonesia

LATAR BELAKANG PEMBERONTAKAN PKI DI INDONESIA

A.    Lahirnya PKI di Indonesia
            Sebagaimana ditunjukkan oleh Takashi Shiraishi, berbeda dengan generasi pendahulu yang penekanan ketokohan individu, generasi Soekarno menegakkan kepartaian. Tetapi pada 1920-an, partai-partai itu mengalami pertentangan internal yang dimata Soekarno akibatnya bisa fatal bagi gerakan menuju kemerdekaan. Pada 1920, misalnya, terjadi pertentangan pada tubuh Serikat Islam, terutama antara apa yang disebut sebagai “Si Putih” dengan lawannya “Si Merah”. Pertentangan ini kemudian mendorong lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI). (Menggugat G30S/PKI hal 66)
            Pada tahun 1923 gerakan nasionalisme mengalami kemandegan total, ditandai dengan debubarkannya Natoinal-Indische Partij (NIP) pada tubuh itu, dan suburnya gerakan-gerakan yang lebih bercorak Internasional, khususnya gerakan Islam dan Komunis.
B.    Peristiwa 30 September 1965
            Peristiwa 30 September 1965 merupakan suatu peristiwa politik. Gerakan 30 September sering disingkat Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau G30S/PKI. Peristiwa G30S/PKI berpuncak pada tanggal 30 September malam hingga 1 Oktober 1965 pagi, merupakan tindak kekerasan yang merenggut nyawa dan pengambilalihan kekuasaan pemerintahan negara dengan cara yang bertentangan dengan hokum. Sehingga aksi-aksi di dalamnya merupkan tindak kejahatan terhadap keamanan negara. Dari hal itulah maka peristiwa 30 September 1965 ini terlihat sangat menonjol  disamping berbagai aspek-aspek lainnya.
            G30S/PKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dimana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha Kudeta yang dituduh kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Sejarah Indonesia pada tahun 1965-1967 memang sangat rumit. Situasi social politik dalam kurun waktu terebut sangat kompleks dan membingungkan. Peristiwa-peristiwa terjadi silih berganti, dan masing-masing bisa terjadi sangat berpengaruh terhadap babap peristiwa berikutnya. Satu ideology ditumpas, dan ideology yang lain Berjaya.
C.    Latar Belakang Pemberontakan PKI di Indonesia
            Pada bula Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Konstitusi ini mendapat dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para Jendral Militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan system “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa ia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama, dan Komunis yang dinamakan Nasakom.
            Pada dasarnya Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak menyetujui system pemerintahan Indonesia yang cenderung berkiblat kepada Amerika Serikat (Kapitalis). Pada pancasila sila pertama disebutkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebenarnya PKI tersebut ingin menguasai Indonesia dalam arti ingin mengkomuniskan bangsa Indonesia. PKI juga menginginkan Indonesia menganut siatem pemerintahan yang anti Tuhan.
             Awal tahun1951 D.N. Aidit merehabiliasi Mohammad Jusuf (orang yang pernah dikutuk oleh orang-orang komunis kerena tindak penyelewengan garis partai dengan melawan pemerintah RI di Bogor pada tahun 1956). Kemudin pada bulan Agustus 1951 PKI menggerakan kerusuhan-kerusuhan di kota Jakarta dan Bogor. Di Bogor banyak penduduk yang menjadi korban. Sehingga Kabinet Sukiman melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah-rumah para pemimpin PKI. Oleh PKI peristiwa penangkapan dan penggeledahan ini disebut “Razia Agustus 1951” dan dianggap sebagai provokasi pemerintah Sukiman dalam mencari alasan untuk membubarkan PKI. Akibat tindakan pemerintah itu, sejumlah besar pimpinan PKI menjadi tahanan politik dan sebagin kecil melarikan diri. Dalam operasi penangkapan itu ternyata D.N. Aidit berhasil lolos dan melarikan diri ke Moskow, sedangkan PKI melaksanakan gerakan bawah tanah.
            Tahun 1953 D.N. Aidit kembali ke Indonesia dari Moskow. Ia muncul dengan konsep baruyang dikenal dengan “Jalan Demokrasi Rakyat bagi Indonesia”. Melalui konsep tersebutlah D.N. Aidit sekaigus menegaskan jalan revolusioner di samping cara-cara perlementer. Dengan berdasarkan Masxisme-Leinisme dan analisis mengenal situasi Indonesian sendiri, CC PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit menyusun program partai untuk mencapai tujuannya, yaitu mengkomuniskan Indonesia. Adapun isi program tersebut adalah sebagai berikut :
A.    Membina persatuan nasional yang berdasarkan persatuan buruh dan kaum tani.
B.    Membangun PKI yang meluas di seluruh negara dan mempunyau karakter massa yang luas yang sepenuhnya terkonsilidasi di lapangan ideology, politik, dan organisasi.
            PKI teryata sudah terbukti bahwa ia merupakan dalang dan pelaku dari aksi subversi sejak tahun 1954, yang berpuncak pada Kudeta berdarah awal bulan Oktober 1965 tersebut. Mahkamah Militer Luar Biasa mengadakan serangkaian sidang untuk mengadili mereka yang terlinat dalam Kudeta. Pengngkapan peranan PKI dalam sidang mahkamah tersebut menimbulkan reaksi yang sangat hebat dalam masyarakat Indonesia. Peristiwa ini berujung dengan ditetepkannya ketetapan MPR 5 Juli 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. 

AKSI SEPIHAK PKI DI INDONESIA

A.    Aksi Sepihak BTI (Barisan Tani Indonesia)
            Di akhir 1964 dan prmulaan 1965 ratusan ribu partai bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-betrokan besar terjadi antara mereka, polisi, dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI menghimbau semua pendukungnya untuk mencega pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsure-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.
            Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh Propaganda PKI yang menyatakan bahwa PKI berhak atas setiap tanah, tidak peduli itu semua tanah siapa pun. Karena pada dasarnya mereka beranggapan bahwa “Milik Negara=Miik Bersama”. Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita tanah milik Tsar dan membagi-bagikan kepada rakyat.
            Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan raket dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral tersebut masuk cabinet karena jabatannya di militer leh Soekarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktakan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain). (Buku Pintar Poliik. 2009: 33)
            Peristiwa yang paling menonjol antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatra Utara dan peristiwa di Klaten yang desebut sebagai ‘Aksi Sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Sementara itu di Jawa Timur juga terjadi keributan antara PKI dan NU. Kyai-kyai yang kebanyakan tuan tanah dengan tegas menolak gerakan PKI untuk membagi-bagikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah.
            Keributan antara PKI dan islam  (tidak hanya NU, tetapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Timur, dan dan di provinsioprovinsi lain juga terjadi hal demikian PKI di beberapa tempat bahkan sudah menganam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana Kudeta 30 September tersebut). (Buku Pintar Politik. 2009: 35)
B.          Aksi G30S/PKI di Tingkat Pusat
            PKI melaksanakan tindakan peningkatan situasi ofensif revolusioner, tahun 1964-1965. Setelah penupasan kader-kader PKI ke dalam tubuh aparatur negara, termasuk ABRI, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan sudah mencapai taraf yang oleh PKI dinilai cukup kuat, sehingga PKI segera melaksanakan kegiatan yang mereka sebut sebagai tahap ofensif revolusioner, hal terebut meliputi :
A.            Sabotase, Aksi Sepihak PKI dan Aksi Teror
            Upaya PKI untuk menciptakan suasana revolusioner atau bentrokan, selain dilakukan melalui kegiatn-kegiatan politik yang menghebat, juga melalui kegiatan-kegiatan sabotase, aksi sepihak dan terror sehingga rakyat dan pemerintah merasa tidak aman. Kegoatan tersebut misalnya kegiatan sabotase terhadap transportasi umum Kereta Api oleh Serikat Buruh Kereta Api. Tindakan sabotase yang dilakukan oleh PKI ini sebenarnya sudah cukup lama dilakukan oleh kaum komunis, tetapi semua ini mulai terlihat pada bulan Januari 1964. Kejadian sabotase ini mulai terlihat  karena pada waktu itu ada serangkaian kereta api rute daerah selatan melanggar sinyal dan langsung masuk ke stasiun Purwokerto, Jawa Tengah. Sehingga rangkaian kereta api yang melanggar sinyal tadi akhirnya menabrak rangkaian gerbong yang berhenti di stasiun tersebut.
            Kejadian sabotase serupa juga terjadi di Kallyasa, Sala, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1964, tanggal 30 April 1964 di Kroya, Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 14 Mei 1964 di Cirebon dan Semarang, serta tanggal 6 Juli 1964 terjadi di Cipapar Jawa Barat. (Rum Aly. 2006: 319)
            Setelah beberapa aksi tersebut terjadi, aparat keamanan juga sempat mencurigai adanya rentetan kejadian yang menimbulkan tanda Tanya besar. Oleh sebab itu aparat keamanan menunjukkan bahwa kasus-kasus yang terjadi merupakan tindak kesengajaan (sabotase) yang bertendensi politik. Para pelakunya adalah anggota Serikat Buruh Kereta Api (BSKA) yang merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).
A.              Perseteruan Angkatan Darat dengan PKI.
            Anggota PKI tumbuh pesat, dan jaringan internasionalnya semakin menguat. Sementara itu di dalam negeri, muncul berbagai ketidakpuasan akibat kesejahteraan rakyat yang terbengkalai. Perekonomian yang terus merosot dan pertarungan laten antara Angkatan Drat bersama kelompok-kelomok pendukungnya melawan PKI dan kaum Soekarnois membuat iklim politik berubah cepat. Ditambah lagi dengan keadaan memburuknya kesehatan Bung Karno, yang memunculkan analisis ekstrim bahwa presiden sedang menghadapi dua nasib yang sama-sama buruk, yaitu meninggal ataukah lumpuh.
            Perseteruan antara Angkatan Darat dan PKI memang sangat panas pada tahun 1965. Isu Dewan Jenderal berhembus untuk meyakinkan masyarakat bahwa Jenderal-Jenderal AD sedang menyusun rencana Kudeta menggulingkan presiden Soekarno yang mereka cintai. Isu dokumen Gilchrist, yang disebarluaskan oleh Dr. Soebandrio, membuat suasana semakin panas. Dokimen itu menyebut-nyebut keterlibatan AD dalam rencana Kudeta perebutan kekuasaan. (A. Pambudi. 2006: 188-189).
            Sementara itu, PKI mengadakan show of force pada ulang tahunnya ke-45 di Senayan, bulan Mei 1965. Perayaan tersebut memang meriah sekali. Mereka memajang poster raksasa tokoh-tokoh komunis nasional. Di sisi lain, perwira-perwira tinggi AD pada bulan Mei 1965 juga mengadakan konsilidasi untuk menghadapi bahaya dari utara. Semakin gencarnya kampanye Bung Karno mengenai poros Jakarta-Peking.
            Klimaks dari semuanya adalah Gerakan 30 Septaber. Factor-faktor ketegangan di atas, perseteruan yang kian meruncing antara Angkatan Darat dan Komunis, meledak menjadi suatu tregedi. Pada dini hari 1 Oktober 1965, gerombolan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menculik dan membunuh para pemimpin teras Angkatan Darat. Peta politik nasional pun langsung berubah, muncul kekuatan politik yang baru yang berpusat di Kostrad, komunis dibantai, dan pudarlah Hegemoni Soekarno. (A. Pamabudi. 2006: 192).

A.         Dimensi Politik Peristiwa 30 September 1965
            Aksi dan tindak kekerasan dalam rangkaian peristiwa 30 September 1965 tidak sulit untuk dibuktikan. Ada serangkaian peristiwa nyata, yakni enam jenderal teras Angkatan Darat bersama seorang perwira pertama ajudan dari Jenderal Abdul Haris Nasution, tambah terbunuhnya seorang Bintara Polisi pengawal Wakil Perdana Menteri II dr. Leimena. Selain itu, di Yogyakarta dua Perwira menengah mengalami hal yang serupa. Senbenarnya setelah terjadi penculikan dan juga ada penculikan, sejenak terjadi pengambilalihan kekuasaan dari tangan pemerintahan yang sah, tetapi di sini tidak ada pernyataan pengambilalihan atau penghapusan kekuasaan presiden.   
            Dalam Dekrit No. 1 tentang pembentukan Dewan revolusi Indonesia dinyatan untuk sementara waktu menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber dari pada segala kekuasaan dalam negeri Republik Indonesia”. Kebinet Dwikora didemisionerkan, sementara kedudukan Presiden Soekarno tidak dijelaskan. Namun dengan menyatakan bahwa Dewan Revolusi Indonesia menjadi “sumber dari segaa kekuasaan” dalam negeri Republik Indonesia, berarti presiden pun telah dihilangkan kekuasaannya, diambi oleh dewan Revolusi. (Rum Aly. 2006: xxviii)
            Akan tetapi, diluar aspek hokum, ada tidaknya penggulingan kekuasaan, siapa melakukan apa, dan bagaimana kadar kesalahan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa 30 September 1965, sebenarnya merupakan persoalan yang membuka perdebatan, antara pihak satu dengan pihak yang lain, kerena sangat dominan aspek pilotik dalam peristiwa tersebut.
A.              Eksaminasi Politik Peristiwa 30 September 1965
            Puncak dari pertarungan politik di Indonesia kususnya pada tahun 1959-1965 adalah peristiwa 30 September 1965 suhu politik semakin memanas diwarnai dengan bakar membakar emosi, dan provokasi sulit berganti.mereka yang bertarung terjebak pada pilihan “mendahului dan didahului”. yang didahului ternyata terperosok, dan yang didahului pun roboh, ternyata Soekarno pun terlindas di tengah persilangan karna gagal meneruskan permainan keseimbangan kekuasaan.
            Suharto muncul dari balik tabir blessing in disguise, mengambil peran penting dengan segala tekateki yang untuk sebagian belum terpecahkan hingga kini. Dan akhirnya,berkuasa. (Rum Aly. 2006: 313)
B.          Pembubaran PKI di Indonesia
            Berdasarkan wewenang yang bersumber pada surat perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden menetapkan pembuaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang berlindung/ bernaung di bawahnya. Keputusan tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/ Mandataris MPRS/ Pemimpin Besar Revolusi No. 1/ 3/ 1966 tanggal 12 Maret 1966 dan merupakan tindak pertama Letnan Jederal Soeharto sebagai pengemban Surat Perintah 11 Maret atau SUPERSEMAR. (30 Tahun Indonesia Merdeka. 1986 : 93).
         Keputusan pembubaran dan pelarangan PKI itu diambil oleh pengemban SUPERSEMAR berdasarkan pertimbangan bahwa PKI telah nyata-nyata melakukan perbuatan kejahatan dan kekejaman. Bukan itu saja, tetapi telah dua kali melakukan pengkhianatan terhadap negara dan rakyat Indonesia yang sedang berjuang.
         Seluruh rakyat Indonesia yang yang menjunjung tinggi landasan falsafah dan ideology Pancasila waktu itu serentak menuntut dibubaran PKI. Karenanya keputusan pembubaran PKI itu telah disambut dengan gegap gempita dan perasaan lega oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu dengan semakin tersingkapnya keterlibatan PKI dalam Gerakan 30 September, kemarahan rakyat kepada PKI kian memuncak. Demonstrasi menuntut pembubara PKI dan ormas-ormasnya serta diadilinya tokoh-tokoh PKI dilancarkan secara terus menerus oleh rakyat. Rumah-rumah tokoh PKI dan aktor-aktornya menjadi penghancuran sasaran rakyat. Konflik fisik antara masa rakyat yang setia kepada Pancasila dengan pendukung-pendukungnya PKI sudah tidak dapat lagi dihindarkan dan terjadi di mana-mana, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah.
A.    Kebijaksanaan Penertiban/ Pembersihan Personalia Sipil/ Militer dari Unsur-Unsur G30S/PKI
               Dengan instruksi Presidium Kabinet No. 48/ D/ Instr/ 1965 tanggal 20 Oktober 1965 kepada Menteri Koordinator Kompartemen dan Menteri yang membawahkan, mengurus dan menguasai perusahaan-perusahaan, unit-unit produksi/ distribusi, proyek-proyek serta unit-unit yang vital diinteruksikan untuk memberhentikan oknum-oknum yang terlibat dalam G30S, serta membekukan untuk sementara ormas-ormas yang terlibat atau ada petunjuk terlibat dalam gerakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

2009. Buku Pintar Politik, Yogyakarta: Redaksi Great.
Aly, Rum. 2006. Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, Jakarta: Kata Hasta Pustaka .
Pambudi,A. 2006. Supersemar Palsu. Tangerang: Media Pressindo.
1986. 30 Tahun Indonesia Merdeka.
Wardaya SJ, Dr.Baskara T. 2007. Bung Karno Menggugat G30S. Yogyakarta: Galang.
Suparman H. 2006. Sebuah Catatan Tragedi 1965. Bandung: Nuansa.

PEMBERONTAKAN PKI DI INDONESIA
Title Post: PEMBERONTAKAN PKI DI INDONESIA
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Author: Nur Nazama